ASSB Audiensi dengan Dewan Pendidikan Jatim, Soroti Persoalan GTT dan Transparansi Dana Partisipasi Masyarakat di SMA Negeri

SURABAYA, liputankhususnews.my.id – Persoalan pemenuhan tenaga pendidik dan mekanisme pembiayaan sekolah negeri menjadi perhatian Perkumpulan Alumni SMA Surabaya Bersatu (ASSB) dalam audiensi bersama Dewan Pendidikan Jawa Timur, Kamis (12/11/2026).

Audiensi yang berlangsung di Surabaya tersebut menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi SMA Negeri di Surabaya, khususnya terkait keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT), kepastian penggajian tenaga pendidik, serta mekanisme Dana Partisipasi Masyarakat (DPM).

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pendidikan Jawa Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ASSB atas informasi yang diberikan. Berbagai informasi yang disampaikan membuka gambaran bahwa persoalan GTT ternyata juga dihadapi oleh sejumlah SMA Negeri di Surabaya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian bersama adalah perlunya kejelasan mengenai dasar perekrutan tenaga GTT di masing-masing sekolah. Apakah perekrutan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil akibat kekosongan guru mata pelajaran yang belum teridentifikasi atau belum terpenuhi melalui pemetaan Dinas Pendidikan, ataukah merupakan kebijakan internal sekolah untuk memenuhi target dan capaian tertentu?

Pertanyaan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan dasar kebutuhan pembiayaan dan mekanisme permintaan Dana Partisipasi Masyarakat kepada wali murid.

Noviana Yaniar, SSi, MM, selaku Sekretaris Umum Perkumpulan Alumni SMA Surabaya Bersatu sekaligus mewakili aspirasi wali murid siswa SMA Negeri di Surabaya, menegaskan bahwa persoalan ini perlu dilihat secara komprehensif. Menurutnya, kebutuhan sekolah dan kepentingan wali murid bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang saling mendukung.

"Pada prinsipnya, kami memahami bahwa sekolah memiliki kebutuhan untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan proses pembelajaran. Jika memang terdapat kekosongan guru mata pelajaran, tentu harus ada solusi agar hak siswa mendapatkan pembelajaran yang optimal tetap terpenuhi. Namun, kebutuhan tersebut harus didasarkan pada pemetaan yang jelas, termasuk bagaimana mekanisme perekrutan dan pembiayaannya," ungkap Noviana.

Tiga Persoalan yang Membutuhkan Tindak Lanjut

Dalam audiensi tersebut, ASSB menekankan tiga persoalan mendasar yang perlu ditindaklanjuti oleh Dewan Pendidikan Jawa Timur sebagai mediator antara regulator, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Pertama, validasi kebutuhan tenaga GTT.

Perlu dilakukan klarifikasi dan pemetaan kebutuhan guru di setiap sekolah. Hal ini untuk memastikan apakah keberadaan GTT memang merupakan kebutuhan riil akibat kekosongan guru mata pelajaran atau didasarkan pada kebijakan dan target tertentu dari masing-masing sekolah. Dengan demikian, perekrutan tenaga pendidik memiliki dasar kebutuhan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, kejelasan pembiayaan dan penggajian tenaga GTT.

Sekolah yang telah merekrut tenaga GTT untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran membutuhkan kejelasan mengenai sumber anggaran, mekanisme penggajian, serta keberlanjutan pembiayaannya. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi ketidakpastian, baik bagi pihak sekolah maupun tenaga pendidik yang telah menjalankan tugasnya.

Ketiga, transparansi Dana Partisipasi Masyarakat (DPM).

Permintaan partisipasi masyarakat kepada wali murid perlu disertai penjelasan mengenai dasar kebutuhan, tujuan, peruntukan, mekanisme pengumpulan, serta pertanggungjawaban penggunaannya. Kejelasan ini penting agar wali murid memahami secara utuh alasan dan manfaat dari kontribusi yang diberikan.

Dewan Pendidikan Diharapkan Menjadi Jembatan Komunikasi

ASSB memandang bahwa Dewan Pendidikan Jawa Timur memiliki peran strategis untuk menjembatani komunikasi dan menyelaraskan pemahaman antara regulator, dalam hal ini pemerintah dan Dinas Pendidikan, dengan satuan pendidikan sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

Dewan Pendidikan diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai informasi dan persoalan yang disampaikan melalui koordinasi serta klarifikasi bersama pihak terkait. Dengan demikian, terdapat kejelasan mengenai kebutuhan riil sekolah, tanggung jawab pembiayaan tenaga pendidik, dan mekanisme partisipasi masyarakat.

Bagi Noviana, keterlibatan wali murid dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan merupakan hal yang positif. Namun, partisipasi tersebut harus dibangun melalui kepercayaan, keterbukaan informasi, dan kesadaran bersama.

"Kami tidak ingin wali murid menjadi pihak yang hanya diminta berkontribusi tanpa mendapatkan kejelasan. Kami ingin wali murid menjadi mitra sekolah yang memahami kebutuhan, percaya terhadap pengelolaan, dan dengan kesadaran sendiri bersedia berpartisipasi. Pendidikan yang baik tidak hanya dibangun melalui kontribusi dana, tetapi juga melalui kepercayaan dan kolaborasi," tegasnya.

Ia menambahkan, ASSB bukan dalam posisi menolak partisipasi masyarakat ataupun mengabaikan kebutuhan sekolah. Sebaliknya, ASSB ingin memastikan bahwa dukungan orang tua benar-benar diberikan berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan yang nyata, bukan karena adanya tekanan atau perasaan wajib untuk memenuhi permintaan tertentu.

Ketika kebutuhan sekolah teridentifikasi dengan baik, mekanisme pembiayaan dijelaskan secara transparan, dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, maka wali murid akan memiliki landasan yang kuat untuk mendukung sekolah secara penuh dan sukarela.

Membangun Pendidikan Melalui Kepercayaan

Audiensi ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum penyampaian aspirasi, tetapi menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, sekolah, alumni, dan wali murid.

ASSB berharap persoalan GTT dan Dana Partisipasi Masyarakat dapat memperoleh kejelasan melalui tindak lanjut yang konkret. Sebab, persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memenuhi kebutuhan anggaran, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang baik, kepastian kebijakan, dan kepercayaan masyarakat.

Pada akhirnya, kepentingan semua pihak sesungguhnya sama: memastikan peserta didik memperoleh hak pendidikan dan layanan pembelajaran yang berkualitas.

Kami ingin sekolah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, guru mendapatkan kepastian, dan wali murid merasa tenang serta percaya dalam memberikan dukungan. Partisipasi masyarakat seharusnya lahir dari kesadaran dan kerelaan, bukan keterpaksaan. Karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang harus dibangun di atas transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan," tutup Noviana.

ALUMNI SMA SURABAYA BERSATU (ASSB)

Mengawal Aspirasi, Membangun Kolaborasi, Mendorong Pendidikan yang Lebih Baik. (MUIS)